Jakarta oh Jakarta (2): Terrific Traffic

Saya mendukung upaya apapun yang dilakukan Pemda DKI (ataupun Pemerintah Pusat) untuk mengurangi keramaian jalanan Ibukota. Mulai dari pembangunan sistem busway, skema three in one, car free day, rencana pembangunan MRT, implementasi ERP, pembatasan subsidi BBM, hingga wacana pengaturan mobil ganjil-genap khusus di Jakarta.

Busway: at least we try ūüėÄ

Busway, atau TransJakarta, yang banyak menuai protes pada awal pembangunannya dulu bisa dibilang cukup sukses. Tapi tentu saja saya perlu mengelaborasi sukses di sini. Sebab meski kemacetan Jakarta tidak berkurang (bahkan bertambah di titik-titik tertentu), saya menilai busway berhasil menyediakan moda transportasi yang relatif nyaman dan murah. Jarak tempuh jauh, waktu tempuh cepat, dan pemberhentian yang rapi adalah keunggulan busway di samping murahnya tarif dan armadanya yang bisa dibilang kelas tinggi dibanding kopaja atau bus kota lainnya. Waktu tunggu yang lama sebagai akibat sedikitnya jumlah armada menjadi pe-er buat pengelola untuk memperbaiki di masa mendatang (near future, hoepfully).

Three in one dan car free day sudah jelas terbukti mengurangi jumlah kendaraan secara drastis di jalan-jalan utama yang secara signifikan juga mengurangi emisi GHG (oh! saya nggak tahan untuk nggak menyebutkan ini! :D). MRT (Mass Rapid Transit) yang akan dibangun tahun 2012 dan dijadwalkan akan selesai tahun 2016 dinantikan banyak orang kehadirannya. Banyak yang menyangsikan pembangunan MRT ini. Saya termasuk yang optimis proyek ini akan terlaksana, meski saya pesimis moda yang satu ini akan secara signifikan mengurangi kemacetan.

ERP (Electronic Road Pricing) sudah dibicarakan sejak dua tahun silam dan sampai sekarang masih belum bisa diimplementasikan oleh Pemda DKI karena payung hukum dari Pemerintah Pusat yang “membolehkan” sistem tersebut berlaku di Jakarta masih dalam pembahasan. Bicara soal ERP yang ceritanya menduplikat praktek sukses di Singapura ini, sudah bisa diprediksi akan memancing banyak keberatan dari pengguna jalan baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Tarif yang dipatok berkisar Rp. 5.000 sampai 20.000 ini dirasa sangat memberatkan banyak pihak khususnya pengusaha kurir.

Pemerintah harus berani dan tegas dan cepat.

Saya lihat Pemerintah kita ini mikirnya kelamaan. Entah mikir beneran atau sibuk berkolusi saya nggak tahu. Padahal mereka punya sumber daya manusia yang bisa dibilang berkualitas. Mereka juga selalu memperkerjakan para kontraktor bertarif tinggi yang pandai dan jago menghasilkan solusi cemerlang. Tapi dalam tahap eksekusi, selalu terlalu banyak rintangan (entah politik entah duit) yang membuat sebuah kebijakan nggak bisa diterapkan. Pemerintah seharusnya lebih berani dan tegas dan bertindak cepat. Memuaskan semua lapisan masyarakat adalah hal yang mustahil. We only have to choose wisely whom to let down. Wajah Jakarta yang ruwet perlu dirawat dengan lebih intensif dan ketat.

Lihat saja penghapusan atau pembatasan subsidi BBM. Gaungnya sudah kemana-mana tapi implementasi masih ragu-ragu. Padahal sudah tampak jelas di depan mata kalau BBM kita harganya terlalu murah. Melindungi kepentingan rakyat? Ah, itu retorika kosong. Bukan kepentingan rakyat yang dilindungi, tapi kepentingan sendiri untuk tetap dianggap bagus di mata rakyat. Harga BBM terlalu murah. Period. No brainer.

Kemudian ada wacana lagi mengenai pembatasan mobil genap-ganjil di mana kendaraan dengan nomor plat genap boleh menggunakan jalan di hari tertentu dan begitu pula dengan kendaraan dengan nomor plat ganjil. Saya cuma bisa berharap kajiannya segera dituntaskan, skemanya segera disusun, dan tentu saja kebijakannya segera diterapkan. Sekali lagi, Pemerintah harus berani dan tegas. Namanya juga Pemerintah, sudah menjadi tugasnya untuk memerintah. Yang nggak mau menurut ya dihukum, as simple as that.

The disgusting Jakarta traffic

Belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju, mereka sangat keras dalam membuat dan menerapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan jalan raya. Mulai dari proses mendapat SIM yang sangat panjang, susah, mahal, dan tidak bisa “dibeli,” harga BBBM yang bisa dua atau tiga kali lipat harga BBM kita, monitor kecepatan berkendara yang ketat, hingga denda yang selangit untuk urusan kesalahan parkir dan sebagainya. Semua sistem itu berfungsi. Orang takut melanggar karena takut membayar mahal. Uang memang alat kontrol yang efektif.

Keadaannya sungguh bertolak belakang dengan kondisi di negeri tercinta ini di mana SIM bisa dibeli (ya, saya dulu juga beli SIM), harga BBM lebih murah daripada teh botol, kredit sepeda motor yang sangat mudah diperoleh, tidak adanya aturan scrapping untuk kendaraan tua, hingga disiplin berkendara yang minim (akibat dari SIM yang hanya formalitas saja).

Mungkin kita akan sampai ke sana suatu hari ini. Ke sebuah tatanan masyarakat yang terorganisasi dengan baik dan taat aturan. Mungkin kita masih terlalu mudah untuk menjadi bangsa yang maju. Saya cuma berharap ini bukan kutukan bahwa bangsa Indonesia akan selamanya menjadi bangsa kelas dua.

Untuk menutup tulisan ini, saya ingin sekali lagi menuliskan bahwa Pemerintah perlu bertindak berani dan tegas. Itulah pesan utama saya.

Publikasi Statistik Pemerintahan

Graph Meeting

Ya, saya tahu judul tulisan kali ini sepertinya sangat serius. Padahal saya memang sedang serius :). Sebagai seorang statistician (atau lebih aman saya sebut: lulusan statistika), saya suka melihat angka, grafik, diagram, dan segala yang berkaitan dengan statistik. Saya kadang dengan naifnya menilai sesuatu dari statistik, termasuk kinerja Pemerintah.

Bukan rahasia lagi kalau Indonesia masih memiliki database pembangunan yang minim (dibanding India, misalnya). Lepas dari realibilitas statistik yang ada, saya mengagumi India dalam menyediakan begitu derasnya publikasi statistik dan informasi (hasil serta proses) pembangunannya. Kita masih jauh dari India.

BPS adalah tumpuan statistik di Indonesia. Meski sayangnya data yang disediakan BPS secara online nggak tremendous. Mayoritas data merupakan kompilasi nasional, atau maksimal dalam taraf region/provinsi. Bisa jadi ini karena pertimbangan confidentiality atau simply demi menjaga tampilan website yang sederhana dan nggak complicated.

Selain BPS, saya juga suka menjelajah situs-situs Pemerintahan untuk melihat sejauh mana penyelenggara negara ini melaporkan hasil kerjanya secara publik. Dan saya akhirnya memilih lima departemen/kementerian terbaik dalam hal pemeliharaan database, derajat publikasi, dan aksesibilitasnya.

1. Kementerian Pertanian

Ini dia juaranya. Kementerian Pertanian punya data yang komprehensif sampai ke tingkat kabupaten. Meski di level kabupaten masih banyak data yang belum terisi, saya suka dengan inisiatif untuk merekap dan menyajikan data dalam tingkat detail yang dalam tersebut. Silakan akses link ini untuk data sektor pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).

2. Kementerian Kesehatan

Saya terus terang terkejut dengan kementerian yang dinilai termasuk institusi terkorup ini. Saya nggak menyangka bisa mendapat data yang sangat detail pada bidang-bidang kerjanya. Lebih dari itu, statistik tersebut tersaji dengan tampilan cantik sekaligus informatif. Saya juga menilai dari laporan yang ada bahwa kementerian ini mencatat kinerjanya dengan rapi. Klik di sini untuk halaman statistik mereka dan di sini untuk contoh tampilan cantik yang saya bilang tadi.

3. Kementerian ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral punya page tersendiri sebagai pusat datanya. Nama page ini adalah data warehouse alias gudang data. Menu datanya memang relatif lengkap, penyajiannya menarik, namun data kurang mendetail dan hanya tersedia dalam level nasional.

4. Kementerian Pekerjaan Umum 

Kementerian yang bertanggungjawab pada pembangunan infrastruktur negeri ini rupanya berkomitmen untuk memberikan pencapaian mereka. Saya salut dengan statistik yang terkumpul di halaman statistik mereka.

5. Kementerian Perdagangan

Kementerian ini juga memiliki data yang cukup kaya dan mempublikasikannya. Menunya pun cukup banyak dan aksesnya relatif mudah. Klik di sini untuk halaman statistik mereka.

—–

Di samping lima institusi di atas, beberapa kementerian lain telah melengkapi statistik hasil kinerja dengan cukup bagus, namun kurang dalam hal penyajian dan penjelasan—sehingga rekapitulasi data yang ada tidak mencerminkan informasi yang mudah dicerna.

1. Kementerian Perindustrian

2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. Kementerian Sosial

—–

Kementerian lain yang nggak berhasil masuk dalam daftar saya berarti tidak punya statistik yang membanggakan, tidak menggunakan statistik sebagai indikator kinerjanya, atau simply karena tidak bisa diakses websitenya.

Selamat berburu statistik!